MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

 

1.       Pajak penghasilan berdasarkan PP No. 46  Tahun 2013

Berdasarkan Peraturan Diatas, wajib pajak badan yang menerima penghasilan dari usaha tidak melebihi RP 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak dikenai PPh Final 1% dan mulai berlaku 1 Juli 2013 sampai 31 juli 2018.

Contoh kasus:

CV karya jaya telah terdaftar sebagai WP badan pada KPP Pratama semarang barat. CV karya jaya bergerak dalam bidang usaha perdagangan alat tulis kantor. Data wajib pajak selengkapnya adalah sebagai berikut:

a.       Data WP

Nama WP            : CV karya jaya

NPWP                   : 02.385.654.3-508.000

Jenis usaha         : perdagangan ATK

Alamat                  : semarang

Klasisfikasi badan: CV

CV karya jaya memiliki peredaran bruto pada tahun 2019 sebesar RP 4.428.528.000

Masa pajak	Peredaran bruto	PPH final 1 %
Januari	RP 417.600.000	RP 41.760.000
Februari	RP 422.520.000	RP 42.252.000
Maret	RP 269.400.000	RP 26.940.000
April	RP 436.600.000	RP 43.660.000
Mei	RP 290.628.000	RP 29.062.800
Juni	RP 379.800.000	RP 37.980.000
Juli	RP 423.000.000	RP 42.300.000
Agustus	RP 414.200.000	RP 41.420.000
September	RP 322.620.000	RP 32.262.000
Oktober	RP 369.240.000	RP 36.924.000
November	RP 332.520.000	RP 33.252.000
Desember	RP 350.400.000	RP 35.040.000
Jumlah	RP 4. 428.528.000	RP 442.852.800

 

2.       Pajak penghasilan berdasarkan PP No. 23 tahun 2018

Peraturan ini berlaku sejak 1 agustus 2018.  Konsekuensi memilih perhitungan pajak menggunakan tarif ini adalah perusahaan harus membayar pajak 0,5% dari peredaran bruto. Ketentuannya:

Contoh kasus:

Pajak Penghasilan yang harus disetor CV.Manis Makmur untuk Tahun Pajak 2019 sebagai berikut :

Bulan	Peredaran Bruto	PPh Final PP 23 (0,5%)
Januari	435.652.000	2.178.260
Pebruari	468.560.000	2.342.800
Maret	449.870.000	2.249.350
April	435.800.000	2.179.000
Mei	475.600.000	2.378.000
Juni	468.750.000	2.343.750
Juli	495.000.000	2.475.000
Agustus	436.520.000	2.182.600
September	435.200.000	2.176.000
Oktober	463.500.000	2.317.500
Nopember	412.560.000	2.062.800
Desember	478.520.000	3.392.600
Jumlah	5.455.532.000	27.277.660

 

3.       Pajak penghasilan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008

a.       Peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000

Perhitungan Pajak penghasilan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008:

PPh = (50%x25%) x penghasilan kena pajak

b.       Peredaran bruto dari Rp 4.800.000.000 sampai dengan 50.000.000.000

Contoh kasus:

CV.Manis Makmur adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang Penjualan Alat dan Mesin Pertanian.

 

Peredaran Bruto CV.Manis Makmur dalam Tahun Pajak 2018 sebesar Rp 4.750.000.000,00 .

 

Peredaran Bruto CV.Manis Makmur dalam Tahun Pajak 2019 sebesar Rp 5.455.532.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

1.       Penjualan Kotor bulan Januari 2019 adalah sebesar 435.652.000.

2.       Penjualan Kotor bulan Pebruari 2019 adalah sebesar 468.560.000.

3.       Penjualan Kotor bulan Maret 2019 adalah sebesar 449.870.000.

4.       Penjualan Kotor bulan April 2019 adalah sebesar 435.800.000.

5.       Penjualan Kotor bulan Mei 2019 adalah sebesar 475.600.000.

6.       Penjualan Kotor bulan Juni 2019 adalah sebesar 468.750.000.

7.       Penjualan Kotor bulan Juli 2019 adalah sebesar 495.000.000.

8.       Penjualan Kotor bulan Agustus 2019 adalah sebesar 436.520.000.

9.       Penjualan Kotor bulan September 2019 adalah sebesar 435.200.000.

10.   Penjualan Kotor bulan Oktober 2019 adalah sebesar 463.500.000.

11.   Penjualan Kotor bulan Nopember 2019 adalah sebesar 412.560.000.

12.   Penjualan Kotor bulan Desember 2019 adalah sebesar 478.520.000.

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang :

1.       Karena Peredaran Bruto CV.Manis Makmur dalam Tahun Pajak 2018 sebesar Rp 4.750.000.000.000,00 atau tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00, maka Perhitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2019 adalah berdasarkan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tanggal 08 Juni 2018 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu .

2.       Meskipun Peredaran Bruto CV.Manis Makmur dalam Tahun Pajak 2019 sebesar Rp 5.455.532.000,00 atau melebihi Rp.4.800.000.000,00, akan tetapi Perhitungan PPh Badan dihitung dengan cara Peredaran Usaha Bruto setiap bulan dikenai tarif sebesar 0,5 % (setengah persen). Hal ini terjadi karena Peredaran Bruto pada Tahun Pajak sebelumnya (Tahun 2018) tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 atau hanya sebesar Rp 4.750.000.000,00 .

Sehingga Pajak Penghasilan yang harus disetor CV.Manis Makmur untuk Tahun Pajak 2019 sebagai berikut :

Bulan	Peredaran Bruto	PPh Final PP 23
Januari	435.652.000	2.178.260
Pebruari	468.560.000	2.342.800
Maret	449.870.000	2.249.350
April	435.800.000	2.179.000
Mei	475.600.000	2.378.000
Juni	468.750.000	2.343.750
Juli	495.000.000	2.475.000
Agustus	436.520.000	2.182.600
September	435.200.000	2.176.000
Oktober	463.500.000	2.317.500
Nopember	412.560.000	2.062.800
Desember	478.520.000	3.392.600
Jumlah	5.455.532.000	27.277.660

PPh Pasal 4 ayat 2 (berdasarkan PP 23 Tahun 2018) disetorkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan Kode Jenis Setoran Pajak 411128-420.

 

Cara dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran Bruto Diatas Rp.4.800.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 Untuk Tahun Pajak 2019 apabila Peredaran Bruto PadaTahun Pajak 2018 jumlahnya lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 :

PT Asia Baja Perkasa adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang Penjualan Besi dan Baja.

Peredaran Bruto PT Asia Baja Perkasa dalam Tahun Pajak 2018 sebesar Rp 6.245.753.000,00 .
Peredaran Bruto PT Asia Baja Perkasa dalam Tahun Pajak 2019 sebesar Rp 7.256.458.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.765.459.000,00

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang :

1.       Karena Peredaran Bruto PT Asia Baja Perkasa dalam Tahun Pajak 2018 sebesar Rp 6.245.753.000,00 . atau melebihi Rp.4.800.000.000,00, maka Perhitungan PPh Badan adalah berdasarkan Pasal 17dan 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

2.       Karena Peredaran Bruto PT Asia Baja Perkasa dalam Tahun Pajak 2019 sebesar Rp 7.256.458.000,00 atau melebihi Rp.4.800.000.000,00, maka Perhitungan PPh Badan dihitung dengan cara Penghasilan Kena Pajak dikenai tarif Pajak penghasilan dengan mendapatkan fasilitas pengurangan 50 % dan yang tidak mendapatkan pengurangan 50 % yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.765.459.000,00

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak :
Penghasilan Kena Pajak yang mendapat fasilitas :

4.800.000.000   x 765.459.000 =  506.335.625

7.256.458.000

Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapat fasilitas :

765.459.000 - 506.335.625 =  259.123.375

 

Pajak Penghasilan yang terutang :
Pajak Penghasilan yang mendapat fasilitas :

25 % x 50 %   x 506.335.625 =  63.291.875

Pajak Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas :

25%  x 259.123.375 =  64.780.750.

 

Total PPh Badan Terutang :

63.291.875 + 64.780.750  = 128.072.625

 

Catatan :

Untuk perhitungan Pajak Penghasilan Badan Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dalam ribuan kebawah.

 

SURAT SETORAN PAJAK (SSP) 

Adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

1.       Jenis surat setoran pajak

a.       Surat setoran pajak standar, adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerima pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran

b.       Surat setoran pajak khusus, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakna mesin transaksi atau alat lain sesuai peraturan Dirgen pajak

2.       Petunjuk pengisian SSP

a.       Mengisis kolom NPWP, nama dana alamat WP

b.       Mengisis kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak

c.       Mengisi kolom uraian pembayaran

d.       Mengisi masa pajak

e.       Mengisi tahun pajak

f.        Mengisi nomer keterangan

g.       Mengisis kolom jumlah pajak

h.       Mengisis tanggal pembayaran pajak dan diberi cap/tanda tangan dirgen pajak

i.        Mengisi kota tempat pembayaran pajak

 

contoh SSP

LAMPIRAN SPT PPH BADAN

A.     Lampiran khusus 8A

1.       Lampiran 8A-1 untuk perusahaan manufactur

Elemen laporan keuangan (neraca) pada lampiran 8A-1 yaitu:

No	Uraian	Uraian
1	Kas Dan Setara Kas	Utang Usaha Pihak Ketiga
2	Investasi Sementara	Utang Usaha Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa
3	Piutang Usaha Pihak Ketiga	Utang  Bunga
4	Piutang Usaha Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Utang Pajak
5	Piutang Lain-Lain Pihak Ketiga	Utang Dividen
6	Piutang Lain-Lain Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Biaya Yang Masih Harus Dibayar
7	Penyeisihan Piutang Ragu-Ragu	Utang Bank
8	Persediaan	Bagian Utang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Tahun Berjalan
9	Beban Dibayar Dimuka	Uang Muka Pelanggan
10	Uang Muka Pembelian	Kewajiban Lancar Lainnya
11	Aset Lancar Lainnya	Utang Bank Jangka Panjang
12	Piutang Jangka Panjang	Utang Usaha Jangka Panjang Pihak Lain
13	Tanah Dan Bangunan	Utang Usaha Jangka Panjang Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa
14	Aset Tetap Lainnya	Kewajiban Pajak Tangguhan
15	Dikurangi: Akumulasi Penyeusutan	Kewajiban Tidak Lancar Lainnya
16	Investasi Pada Perusahaan Asosiasi	Modal Saham
17	Investasi Jangka Panjang Lainnya	Agio Saham (Tambahan Modal Disetor)
18	Aset Tidak Berwujud	Laba Ditahan Tahun-Tahun Sebelumnya
19	Aset Pajak Tangguhan	Laba Ditahan Tahun Ini
20	Aset Tidak Lancar Lainnya	Ekuitas Lain-Lain
	Jumlah Aset	Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas

 

Elemen laporan laba/rugi dari lampiran 8A-1

No	Uraian
1	Penjualan bersih
2	Bahan baku yang digunakan
3	Upah buruh langsung
4	Biaya pabrikasi
5	Jumlah biaya produksi (2+3+4)
6	Saldo barang dalam proses-awal
7	Saldo barang dalam proses-ahir
8	Harga pokok produksi (5+6-7)
9	Saldo barang jadi-awal
10	Saldo barang jadi-akhir
11	Harga pokok penjualan (8+9-10)
12	Laba kotor (1-10)
13	Beban penjualan
14	Beban umum dan administrasi
15	Laba usaha (12-13-14)
16	Penghasilan (beban) lain
17	Bagian laba/rugi perusahaan asosiasi
18	Laba/rugi sebelum pajak penghasilan (15+16+17)
19	Beban (manfaat) pajak penghasilan
20	Laba (rugi) dari aktivitas normal (18-19)
21	Pos luar biasa
22	Laba/rugi sebelum hak minoritas (20+21)
23	Hak minoritas atas laba/rugi bersih anak perusahaan
24	Laba bersih (22-23)

 contoh format 8A-1