PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

A.      Sumber pendapatan daerah

Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah:

a.   Pendapatan daerah adalah hak semua daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

b.    Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu di bayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya

c.    Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali

d.   Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau beasal dari perolehan lainnya yang sah

e.      BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah

B.      Pendapatan asli daerah

a.   Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Jenis pajak daerah: pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan.

b.     Retribusi daerah, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Contoh retribusi daerah: pajak parkir, transportasi, retribusi kebersihan, retribusi penginapan, izin trayek, IMB.

c.     Bagian laba usaha daerah yang di peroleh dari BUMD.

C.      Dana perimbangan

Dalam PP No. 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan pengalokasian dari APBN yang di tujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah untuk mencapai dan menyelenggarakan pemberian otonomi daerah yang tujuan utamanya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat agar semakin meningkat dan mengalami perbaikan.  Dana perimbangan dikelompokan menjadi:

1.       Pendapatan dari pajak, diperoleg dari PBB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam.

2.       Dana alokasi umum atau disebut juga sebagai subsidi

3.       Dana alokasi khusus merupakan jenis dana yang telah dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepda daerah tertentu yang diajukan untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

D.      Lain-lain pendapatan yang sah

Dalam UU yang berlaku mengenai pemerintah daerah, disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah diperoleh dari lain-lain pendapatan yang sah.

 Akuntansi pendapatan SKPD

Berdasarkan UU RI No. 58 tahun 2005, SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang

A.      Transaksi pendapatan SKPD

·         Dijurnal baik di SKPD maupun di PPKD

·         SKPD mencatat transaksi pendapatan baik yang sudah diterima dalam bentuk kas maupun yang belum dalam bentuk kas.

·         Pada saat kas telah diterima (baik oleh SKPD atau oleh pihak ketiga) dan disetor ke PPKD, setoran tersebut di catat baik di SKPD maupun PPKD

·         Pendapatan yang berbeda dalam kewenangan PPKD hanya dapat dicabut pada pembukuan PPKD yang bersangkutan

B.      Jurnal yang diperlukan dalam SKPD

·         Jurnal financial yaitu pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional dan neraca

·         Jurnal pelaksanaan anggaran, yaitu yaitu pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran

C.      Transaksi yang didahului penetapan pajak

Pengakuan pendaatan di awali dengan adanya penetapan terlebih dahulu (Official Assesment), misalnya penetapan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan.

Contoh 1: 4 maret 2018 SKPD dinas pendapatan menetapkan pajak bumi dan bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan sebesar RP 105.000.000

Buatlah jurnal financial dan jurnal pelaksanaan anggaran atas transaksi tersebut.

Jurnal financial

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
4 maret 2018	piutang pajak daerah	RP 105.000.000
	Pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan LO		RP 105.000.000

Jurnal pelaksanaan anggaran

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
4 maret 2018	Tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah

Contoh 2: 10 maret 2018 wajib pajak menyetor kas ke bendahara penerimaan SKPD dinas pendapatan sebesar RP 84.000.000

Buatlah jurnal financial dan jurnal pelaksanaan anggaran atas transaksi tersebut

Jurnal financial

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
10 maret 2018	Kas bendahara penerimaan	RP 84.000.000
	Piutang pajak daerah		RP 84.000.000

Jurnal pelaksanaan anggaran

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
10 maret 2018	Perubahan SAL	RP 84.000.000
	Pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan LRA		RP 84.000.000

Contoh 3: 13 maret 2018 bendahara penerimaan SKPD dinas pendapatan menyetor kas yang diterimanya ke kas daerah sebesar RP 84.000.000

Buatlah jurnal financial dan jurnal pelaksanaan anggaran atas transaksi tersebut

Jurnal financial

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
13 maret 2018	R/K PPKD	RP 84.000.000
	Kas bendahara penerimaan		RP 84.000.000

Jurnal pelaksanaan anggaran

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
13 maret 2018	Tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah

Contoh 4: 31 pada akhir periode memungkinkan terjadi kerugian piutang atas piutang pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak. Seperti contoh didepan, terdapat piutang pajak daerah yang belum dibayar sebesar RP 21.000.000

Buatlah jurnal financial dan jurnal pelaksanaan anggaran atas transaksi tersebut

Jurnal financial

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
31 maret 2018	Beban penyisihan piut. pndpt	RP 21.000.000
	Penyisihan piut. Pendpt		RP 21.000.000

Jurnal pelaksanaan anggaran

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
31 maret 2018	Tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah

D.      Transaksi yang Diawali perhitungan sendiri pajak

Pengakuan pendapatan diawali dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (self assesment) dan diikuti dengan pembayaran oleh wajib pajak. Contoh: penerimaan pajak hotel.

Contoh kasus 5: 2 april 2018 bendahara penerimaan SKPD dinas pendapatan menerima kas untuk pembayaran pajak hotel sebesar RP 16.800.000.

Buatlah jurnal financial dan jurnal pelaksanaan anggaran kas trasnsaksi tersebut.

Jurnal financial

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
2 April 2018	Kas bendahara penerimaan	RP 16.800.000
	Piutang pajak hotel LO		RP 16.800.000

Jurnal pelaksanaan anggaran

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
2 April 2018	Perubahan SAL	RP 16.800.000
	Pendapatan pajak hotel LRA		RP16.800.000

Contoh kasus 6: 6 april 2018 bendahara penerimaan SKPD dinas pendapatan menyetor pajak hotel tersebut ke rekening kas daerah.

Buatlah jurnal financial dan jurnal pelaksanaan anggaran kas trasnsaksi tersebut.    

Jurnal financial

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
6 april 2018	R/K PPKD	RP16.800.000
	Kas bendahara penerimaan		RP16.800.000

Jurnal pelaksanaan anggaran

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
6 april  2018	Tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah

      

Contoh kasus 7: 12 april 2018 seandainnya ditetapkan bahwa pajak hotel yang seharusnya dibayar sebesar RP 21.000.000 terdapat pajak yang kurang bayar RP 4.200.000.

Buatlah jurnal financial dan jurnal pelaksanaan anggaran kas trasnsaksi tersebut.    

Jurnal financial

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
12 april 2018	Piutang pajak daerah	RP 4.200.000
	Pendapatan pajak hotel LO		RP 4.200.000

Jurnal pelaksanaan anggaran

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
12 april  2018	Tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah

Contoh kasus 8: 15 April 2018 tapi seandainnya ditetapkan bahwa pajak hotel yang seharusnya dibayar sebesar RP 14.000.000 maka terdapat pajak yang lebih bayar sebesar RP 2.800.000

Buatlah jurnal financial dan jurnal pelaksanaan anggaran kas trasnsaksi tersebut.    

                            

Jurnal financial

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
15 april 2018	Pendapatan pajak hotel LO	RP 2.800.000
	Utang kelebihan bayar PAD		RP 2.800.000

Jurnal pelaksanaan anggaran

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
12 april  2018	Tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah

E.    Transaksi yang diawali penerimaan uang muka pajak

Pengakuan pendapatan yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Contoh: penerimaan uang muka pajak reklame.                                                                                                                                                              

Contoh kasus 9: 5 mei 2018 bendahara penerimaan SKPD dinas pendapatan menerima uang muka pajak reklame sebesar RP 12.600.000

Buatlah jurnal financial dan jurnal pelaksanaan anggaran kas trasnsaksi tersebut.

Jurnal financial

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
5 mei 2018	Kas bendahara penerimaan	RP 12.600.000
	Pendapt. Dit. Dimuka lainnya		RP 12.600.000

Jurnal pelaksanaan anggaran

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
5 Mei 2018	Perubahan SAL	RP 12.600.000
	Pendapatan pajak reklame LRA		RP 12.600.000

Contoh kasus 10: 10 mei 2018 bendahara penerimaan SKPD dinas pendapatan menyetor kas dari penerimaan uang muka pajak reklame tersebut ke rekening kas daerah.        

Buatlah jurnal financial dan jurnal pelaksanaan anggaran kas trasnsaksi tersebut.

Jurnal financial

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
10 mei 2018	R/K PPKD	RP 12.600.000
	Kas bendahara penerimaan		RP 12.600.000

Jurnal pelaksanaan anggaran

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
10 Mei  2018	Tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah

            

Contoh kasus 11: 15 mei 2018 diandaiakn diketahui bahwa jumlah pajak daerah yang benar-benar menjadi hak pemerintah adalah sebesar RP 13.650.000 terdapat pajak yang kurang bayar sebesar RP 1.050.000

Buatlah jurnal financial dan jurnal pelaksanaan anggaran kas trasnsaksi tersebut.

         Jurnal financial

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
15 mei 2018	Pendpt. Dit. Dimuka lainnya	RP 12.600.000
	Pendapatan pajak reklame LO		RP 12.600.000
	Piutang pajak daerah	RP 1.050.000
	Pendapatan pajak reklame LO		RP 1.050.000

Jurnal pelaksanaan anggaran

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
15 Mei  2018	Tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah

             

Contoh kasus 12: 20 mei 2019 namun diandaikan diketahui bahwa jumlah pajak daerah yang benar-benar menjadi hak pemerintah adalah sebesar RP 11.900.000 terdapat pajak yang lebih bayar sebesar RP 700.000

Buatlah jurnal financial dan jurnal pelaksanaan anggaran kas trasnsaksi tersebut.

         Jurnal financial

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
20 Mei 2018	Pendpt. Dit. Dimuka lainnya	RP 12.600.000
	Pendapatan pajak reklame LO		RP 12.600.000
	Pendapatan Pajak reklame LO	RP 700.000
	Utang lebih bayar pembayaran PAD		RP 700.000

Jurnal pelaksanaan anggaran

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
20 Mei  2018	Tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah

   

F.      Transaksi pendapatan selain pajak

Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Contoh: penerimaan tunai untuk izin trayek kendaraan.

Contoh kasus 13: 3 juni 2018 bendahara penerimaan SKPD dinas pendapatan menerima uang sebesar RP 6.300.000 dari retribusi parkir tepi jalan umum dan Rp 4.200.000 dari retribusi pasar.

Buatlah jurnal financial dan jurnal pelaksanaan anggaran kas trasnsaksi tersebut

Jurnal financial

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
3 juni 2018	Kas bendahara penerimaan	RP 10.500.000
	Pend. Ret. Parkir TJO LO		RP 6.600.000
	Pend. Ret. Pasar LO		RP 4.200.000

Jurnal pelaksanaan anggaran

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
3 juni 2018	Perubahan SAL	RP 10.500.000
	Pend. Ret. Parkir TJO LRA		RP 6.600.000
	Pend. Ret. Pasar LRA		RP 4.200.000

Contoh kasus 14: 7 juni 2018 bendahara penerimaan penerimaan SKPD dinas pendapatan menyetor kas dari penerimaan retribusi perkir TJUdan retribusi pasar tersebut ke rekening Kas daerah sebesar Rp 10.500.000

Buatlah jurnal financial dan jurnal pelaksanaan anggaran kas trasnsaksi tersebut.

Jurnal financial

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
7 juni 2018	R/K PPKD	RP 10.500.000
	Kas bendahara penerimaan		RP 10.500.000

Jurnal pelaksanaan anggaran

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
7 juni  2018	Tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah

AKUNTANSI PENDAPATAN SKPD

A.      Transaksi dan jurnal pendapatan PKD

1.       Transaksi pendapatan PPKD

·  PPKD merupakan satuan kerja yang memiliki fungsi akuntansi yang dilakukan oleh sekretariat.

·  Fungsi akuntansi tersebut bertugas untuk menjurnal, memposting, dan menyusun laporan keuangan PPKD

· Laporan keuangan yang sudah disusun oleh fungsi akuntansi PPKD ditandatangani oleh PPKD selaku BUD

2.       Jurnal yang diperlukan oleh PPKD

·  Jurnal financial, yaitu pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional dan neraca

·   Jurnal pelaksanaan anggaran, yaitu pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran.

B.      Transaksi Head office branch office (HOBO)

Contoh kasus 15: 14 juni 2018 PPKD X menerima setoran kas dari SKPD sebesar RP 84.000.000 atas penerimaan PBB.

Buatlah jurnal financial dan jurnal pelaksanaan anggaran kas trasnsaksi tersebut.

Jurnal financial

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
14 juni 2018	Kas di kasda	RP 84.000.000
	R/K PPKD		RP 84.000.000

Jurnal pelaksanaan anggaran

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
14 juni  2018	Tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah